Jakarta, CMNexus. Indonesia termasuk negara dengan adopsi kecerdasan artifisial (AI) tertinggi di dunia, dan sebagian penggunanya sudah memakai model tercanggih untuk pekerjaan rumit. Namun rangkaian temuan sepanjang September 2026 menunjukkan persoalan utama Indonesia bukan lagi akses, melainkan kedalaman — dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berada paling jauh dari garis start.
Dua wajah adopsi AI Indonesia
White paper bertajuk Closing the AI Capability Gap in Indonesia yang dirilis Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) pada 3 September 2026 — dengan dukungan OpenAI dan kerja sama Vriens & Partners — memperkirakan AI berpotensi menyumbang hingga 366 miliar dolar AS, sekitar Rp5,8 kuadriliun, bagi ekonomi Indonesia pada 2030. Head of Policy Southeast Asia OpenAI, Sandy Kunvatanagarn, menegaskan angka itu menggambarkan kemungkinan, bukan kepastian. "Citasi laporan itu sebenarnya untuk menunjukkan kemungkinan. Jadi, itu kemungkinan bagaimana AI bisa berkontribusi ke ekonomi Indonesia pada tahun 2030," katanya dalam diskusi di Jakarta, seperti dikutip Kontan.
Sisi terangnya, Indonesia masuk lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding (Codex) dan analisis data, menurut temuan white paper tersebut. Namun analisis OpenAI di dalam laporan yang sama menemukan pengguna pada persentil ke-95 memakai lebih dari 11 kali lipat token penalaran dibandingkan pengguna median. Metrik itu bukan ukuran kemampuan atau produktivitas seseorang, melainkan gambaran seberapa kompleks tugas yang dikerjakan dengan bantuan model AI.
Artinya, manfaat AI hari ini terkonsentrasi pada kelompok kecil pengguna mahir, sementara mayoritas baru menyentuh penggunaan dasar.
Kesenjangan yang pindah dari akses ke kedalaman
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria merumuskan persoalan itu dengan tegas. "Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers Komdigi. Menurut Komdigi, hampir separuh angkatan kerja Indonesia sudah memanfaatkan AI setiap minggu, tetapi kemampuan memakainya secara mendalam belum mengikuti — baik di tingkat individu maupun dunia usaha.
Di tingkat organisasi, riset AWS yang dikutip dalam white paper SEAPPI memperkuat gambaran serupa. Dari perusahaan di Indonesia yang sudah mengadopsi AI, hanya 10 persen yang juga mentransformasi bisnis mereka dengan teknologi tersebut, sementara 57 persen menyebut keterbatasan keterampilan digital sebagai salah satu kendala utama.
UMKM: fondasi digital belum tuntas
Bagi UMKM, jarak itu paling terasa. Data Kementerian UMKM (2026) yang dikutip Liputan6.com dan Media Indonesia menunjukkan lebih dari 90 persen pelaku UMKM belum memanfaatkan AI secara optimal dalam operasional bisnis mereka. Padahal sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025 dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Kesenjangan itu tidak tumbuh di ruang hampa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 72,78 persen penduduk Indonesia sudah mengakses internet, naik dari 69,21 persen pada 2023. Angka itu memperlihatkan akses yang meluas, tetapi tidak otomatis berarti kesiapan berbisnis dengan AI. "Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi," kata Wamen Nezar.
VP & Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, menempatkan persoalan pada efektivitas, bukan ketersediaan alat. "Tantangannya sekarang bukan lagi apakah UMKM bisa mengakses AI, tetapi sejauh mana AI dapat membantu mereka bekerja lebih efektif, menghemat biaya, dan meningkatkan omzet," ujarnya.
Literasi: dari platform sampai komunitas
Pakar budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menilai literasi dari para pengembang platform menjadi kunci. "Sama seperti era masuknya media digital, aplikasi-aplikasi perbelanjaan waktu awal dulu masuk mereka banyak melakukan sosialisasi dan pemberdayaan oleh platform. Nah sekarang saat era AI, sudah ada memang UMKM yang menggunakannya, tapi tetap perlu juga kembali diajarkan oleh para pengembang platform," katanya kepada ANTARA, Jumat (18/9/2026).
Firman menyoroti pemanfaatan AI di kalangan UMKM yang masih berputar pada pembuatan gambar ilustrasi untuk pemasaran. Menurutnya, pengembang platform dapat mengarahkan pelaku usaha ke penggunaan yang lebih bernilai: perencanaan pemasaran, manajemen bisnis, hingga pemahaman keamanan data. Ia juga mendorong pembentukan komunitas UMKM yang berminat pada AI sebagai wadah berbagi ilmu, karena pembelajaran lewat komunitas berlangsung dalam komunikasi yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dari sisi kebijakan, SEAPPI merekomendasikan insentif bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan AI, salah satunya dengan mengintegrasikan program UMKM Go Digital dengan bantuan finansial berupa subsidi atau skema voucher AI — termasuk dukungan berlangganan platform, akses layanan cloud, dan pengembangan kasus penggunaan berbasis API. Rekomendasi lain mencakup pengurangan pajak dan hibah bagi pengembang solusi AI berbasis kebutuhan lokal, platform kolaborasi antara institusi riset dan universitas, serta kepastian soal lembaga yang mengampu kebijakan AI.
Regulasi menyusul dengan pendekatan berbasis risiko
Komdigi menyatakan penguatan tata kelola tengah berjalan melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional 2026–2029, serta Etika AI Nasional yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko. Konsep Meaningful AI ditekankan: pemanfaatan yang memberi dampak nyata dengan tetap mengedepankan etika, keamanan data, akuntabilitas, dan transparansi. Empat sektor diprioritaskan lebih dulu — pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan sektor publik.
Pemerintah juga sudah menggelar pendampingan "Gapai Pasar Global dengan AI" yang dibuka Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 9 September 2026. Program itu mencakup 200 UMKM di Bandung, Batam, dan Jakarta, dengan materi riset pasar global, penyusunan katalog digital, hingga praktik pemasangan iklan digital.
Analisis: jendela peluang yang menyempit
Dibaca bersama, temuan-temuan itu menunjukkan tiga hal. Pertama, anggapan bahwa AI belum perlu bagi usaha kecil makin sulit dipertahankan ketika tugas pemasaran dan operasional rutin bisa dipangkas biayanya. Kedua, hambatan terbesar bukan harga perangkat, melainkan keterampilan dan fondasi digital — dua hal yang tidak bisa dibeli mendadak saat pesaing sudah bergerak. Ketiga, tanpa pemerataan kapabilitas, proyeksi manfaat ekonomi ratusan miliar dolar AS berisiko dinikmati segelintir pelaku saja, dan justru memperlebar jarak antar-usaha.
Langkah paling realistis bagi UMKM bukan membentuk tim AI sendiri, melainkan mengidentifikasi pekerjaan berulang yang paling menyita waktu — pembuatan konten, menjawab pertanyaan pelanggan, riset pasar sederhana — lalu mengukur hasilnya sebelum dan sesudah AI dipakai. Bagi pembuat kebijakan dan penyedia teknologi, ukuran keberhasilan sebaiknya tidak berhenti pada jumlah pengguna, tetapi mulai dihitung dari nilai tambah nyata bagi bisnis.
Ikuti perkembangan AI, UMKM, dan ekonomi digital lainnya di kanal berita CMNexus: https://cmnexus.com/news
Sumber
- ANTARA — "Literasi dari platform kunci UMKM maksimalkan AI untuk dampak ekonomi" (18 September 2026, 09:58 WIB): https://www.antaranews.com/berita/5746809/literasi-dari-platform-kunci-umkm-maksimalkan-ai-untuk-dampak-ekonomi
- Liputan6.com — "AI Jadi Senjata Baru UMKM Indonesia Menembus Pasar Global" (16 September 2026, 15:59 WIB): https://www.liputan6.com/tekno/read/8293035/ai-jadi-senjata-baru-umkm-indonesia-menembus-pasar-global
- Media Indonesia — "UMKM belum Optimalkan Penggunaan AI" (16 September 2026, 18:48): https://mediaindonesia.com/teknologi/934134/umkm-belum-optimalkan-penggunaan-ai
- Kontan.co.id — "Indonesia Berpeluang Raup Nilai Ekonomi AI US$366 Miliar pada 2030" (3 September 2026, 18:05 WIB): https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-berpeluang-raup-nilai-ekonomi-ai-us366-miliar-pada-2030
- Selular.id — "White Paper SEAPPI Soroti Kesenjangan Kapabilitas AI dan Peluang Produktivitas Indonesia" (September 2026): https://selular.id/2026/09/white-paper-seappi-soroti-kesenjangan-kapabilitas-ai-dan-peluang-produktivitas-indonesia/
- Kompas Tekno — "Pengguna ChatGPT Indonesia Masuk 5 Besar Dunia, tapi Ada Masalah" (3 September 2026, 15:55 WIB): https://tekno.kompas.com/read/2026/09/03/15551177/pengguna-chatgpt-indonesia-masuk-5-besar-dunia-tapi-ada-masalah
- Kementerian Komunikasi dan Digital — Siaran Pers No. 126/HM-KKD/7/2026, "Tutup Kesenjangan Kapabilitas AI Nasional, Kemkomdigi Petakan Empat Langkah Strategis" (15 Juli 2026): https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tutup-kesenjangan-kapabilitas-ai-nasional-kemkomdigi-petakan-empat-langkah-strategis
- Kementerian Perdagangan — "Mendag Busan Dorong Optimalisasi AI untuk Pemasaran Produk UMKM" (9 September 2026): https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/mendag-busan-dorong-optimalisasi-ai-untuk-pemasaran-produk-umkm
Jakarta, CMNexus. Indonesia ranks among the countries with the highest artificial intelligence (AI) adoption rates in the world, with some users already deploying cutting-edge models for complex tasks. However, a series of findings throughout September 2026 show that Indonesia's primary challenge is no longer access, but depth—and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) remain the farthest from the starting line.
The Two Faces of Indonesia's AI Adoption
A white paper titled Closing the AI Capability Gap in Indonesia released by the Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) on September 3, 2026—supported by OpenAI and developed in collaboration with Vriens & Partners—estimates that AI has the potential to contribute up to USD 366 billion, or approximately Rp5.8 quadrillion, to Indonesia's economy by 2030. OpenAI's Head of Policy for Southeast Asia, Sandy Kunvatanagarn, emphasized that the figure represents potential rather than certainty. "The citation in that report is intended to illustrate possibility. It shows the potential for how AI could contribute to Indonesia's economy by 2030," he said during a panel discussion in Jakarta, as quoted by Kontan.
On the bright side, Indonesia ranks among the global top five in ChatGPT usage for coding (Codex) and data analysis, according to the white paper. However, an analysis by OpenAI within the same report revealed that users in the 95th percentile consume more than 11 times as many reasoning tokens as the median user. This metric does not evaluate individual skill or productivity, but rather reflects the complexity of the tasks being tackled with the assistance of AI models.
In essence, the gains of AI today remain concentrated within a small enclave of advanced users, while the vast majority have only scratched the surface with basic tasks.
A Gap Shifting from Access to Depth
Deputy Minister of Communication and Digital Affairs Nezar Patria framed the issue candidly. "This is not a matter of an access gap, but a gap in depth," he stated, as quoted in a Komdigi press release. According to Komdigi, nearly half of Indonesia's workforce already leverages AI on a weekly basis, yet the capability to use it deeply has lagged behind—both at the individual and enterprise levels.
At the organizational level, AWS research cited in the SEAPPI white paper reinforces this trend. Of Indonesian companies that have adopted AI, only 10 percent have actively transformed their businesses around the technology, while 57 percent cite limited digital skills as a primary barrier.
MSMEs: Unfinished Digital Foundations
For MSMEs, this divide is felt most acutely. Data from the Ministry of MSMEs (2026) cited by Liputan6.com and Media Indonesia reveals that over 90 percent of MSME owners have yet to leverage AI optimally in their business operations. This shortfall persists even though the sector contributed over 60 percent of Indonesia's gross domestic product (GDP) in 2025 and serves as the country's primary employment driver.
The divide did not emerge in a vacuum. Statistics Indonesia (BPS) recorded that 72.78 percent of the Indonesian population now has internet access, up from 69.21 percent in 2023. While this figure demonstrates expanding connectivity, it does not automatically translate into business readiness for AI. "We cannot build an 'AI house' upon a foundation that has not even been digitized," said Deputy Minister Nezar.
VP & Country Manager of Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, emphasized that the issue centers on business impact rather than tool availability. "The challenge now is no longer whether MSMEs can access AI, but the extent to which AI can help them operate more efficiently, reduce costs, and increase revenue," he noted.
Literacy: From Platforms to Communities
Digital culture and communications expert from Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, considers literacy initiatives from platform developers crucial. "Just like during the early days of digital media and e-commerce apps, platforms conducted extensive outreach and empowerment programs. Now in the AI era, while some MSMEs are already using it, they still need structured guidance from platform developers," he told ANTARA on Friday (September 18, 2026).
Firman pointed out that current AI utilization among MSMEs remains largely limited to generating marketing illustrations. Platform developers, he argued, can guide business owners toward higher-value applications: marketing strategy, operational management, and data security awareness. He also advocated for creating MSME-focused AI communities as knowledge-sharing hubs, noting that community-driven learning delivers concepts through relatable, day-to-day communication.
On the policy front, SEAPPI recommends introducing targeted incentives for MSMEs adopting AI, including integrating the existing UMKM Go Digital program with financial support such as subsidies or AI voucher schemes—encompassing platform subscription subsidies, cloud service access, and API-based use-case development. Additional recommendations include tax deductions and grants for developers building localized AI solutions, shared collaboration platforms between research institutions and universities, and regulatory clarity regarding the primary oversight body for AI policy.
Regulation Approaches with a Risk-Based Framework
Komdigi indicated that governance frameworks are actively advancing through the National Artificial Intelligence Strategy (STRANAS KA), the National AI Roadmap 2026–2029, and National AI Ethics guidelines, which are currently being drafted into a Presidential Regulation using a risk-based approach. The strategy emphasizes "Meaningful AI": deployment that delivers tangible impact while prioritizing ethics, data protection, accountability, and transparency. Four sectors have been designated as initial priorities: education, healthcare, financial services, and the public sector.
The government has also launched the "Reaching Global Markets with AI" enablement program, inaugurated by Minister of Trade Budi Santoso on September 9, 2026. The initiative trained 200 MSMEs across Bandung, Batam, and Jakarta on global market research, digital catalog curation, and hands-on digital advertising execution.
Analysis: A Narrowing Window of Opportunity
Viewed collectively, these findings highlight three critical realities. First, the assumption that AI is unnecessary for small enterprises is increasingly indefensible when marketing and administrative workloads can be automated at minimal cost. Second, the primary barrier is not the cost of tools, but operational skill sets and digital foundations—two assets that cannot be acquired overnight once competitors move ahead. Third, without deliberate efforts to equalize capability, the projected hundreds of billions of dollars in economic gains risk being captured by a narrow tier of advanced players, ultimately widening disparities across the business landscape.
The most pragmatic path forward for MSMEs is not establishing dedicated internal AI teams, but identifying repetitive, time-intensive workflows—content production, basic customer support, baseline market research—and evaluating measurable impact before and after deployment. For policymakers and technology providers, benchmarks of success must move beyond raw user registration counts to track measurable business value creation.
Follow ongoing developments in AI, MSMEs, and the digital economy on the CMNexus news channel: https://cmnexus.com/news
Sources
- ANTARA — "Literasi dari platform kunci UMKM maksimalkan AI untuk dampak ekonomi" (September 18, 2026, 09:58 WIB): https://www.antaranews.com/berita/5746809/literasi-dari-platform-kunci-umkm-maksimalkan-ai-untuk-dampak-ekonomi
- Liputan6.com — "AI Jadi Senjata Baru UMKM Indonesia Menembus Pasar Global" (September 16, 2026, 15:59 WIB): https://www.liputan6.com/tekno/read/8293035/ai-jadi-senjata-baru-umkm-indonesia-menembus-pasar-global
- Media Indonesia — "UMKM belum Optimalkan Penggunaan AI" (September 16, 2026, 18:48): https://mediaindonesia.com/teknologi/934134/umkm-belum-optimalkan-penggunaan-ai
- Kontan.co.id — "Indonesia Berpeluang Raup Nilai Ekonomi AI US$366 Miliar pada 2030" (September 3, 2026, 18:05 WIB): https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-berpeluang-raup-nilai-ekonomi-ai-us366-miliar-pada-2030
- Selular.id — "White Paper SEAPPI Soroti Kesenjangan Kapabilitas AI dan Peluang Produktivitas Indonesia" (September 2026): https://selular.id/2026/09/white-paper-seappi-soroti-kesenjangan-kapabilitas-ai-dan-peluang-produktivitas-indonesia/
- Kompas Tekno — "Pengguna ChatGPT Indonesia Masuk 5 Besar Dunia, tapi Ada Masalah" (September 3, 2026, 15:55 WIB): https://tekno.kompas.com/read/2026/09/03/15551177/pengguna-chatgpt-indonesia-masuk-5-besar-dunia-tapi-ada-masalah
- Ministry of Communication and Digital Affairs — Press Release No. 126/HM-KKD/7/2026, "Tutup Kesenjangan Kapabilitas AI Nasional, Kemkomdigi Petakan Empat Langkah Strategis" (July 15, 2026): https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tutup-kesenjangan-kapabilitas-ai-nasional-kemkomdigi-petakan-empat-langkah-strategis
- Ministry of Trade — "Mendag Busan Dorong Optimalisasi AI untuk Pemasaran Produk UMKM" (September 9, 2026): https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/mendag-busan-dorong-optimalisasi-ai-untuk-pemasaran-produk-umkm
