Memahami penerapan transparansi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta kepatuhan UU HPP dalam penerbitan faktur elektronik digital di Indonesia.
Understanding the application of Tax Base (DPP) transparency and compliance with the HPP Law in issuing digital electronic invoices in Indonesia.
Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan merupakan pilar penting dalam tata kelola perusahaan modern. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), transparansi faktur penagihan yang mencantumkan DPP dan PPN 11% menjadi standar wajib bagi transaksi B2B maupun B2C.
Sistem ERP dan billing CMNexus dirancang agar secara otomatis menghitung rincian pajak ini tanpa kerumitan manual, menjamin kesiapan audit dan integritas keuangan bisnis Anda.
Compliance with tax regulations is a vital pillar of modern corporate governance. In accordance with Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), billing invoice transparency that details the Tax Base (DPP) and 11% VAT has become a mandatory standard for both B2B and B2C transactions.
CMNexus's ERP and billing systems are designed to automatically calculate these tax breakdowns without manual complexity, ensuring audit readiness and the financial integrity of your business.
Konsultasikan sistem POS, AI Automation, atau ERP kustom dengan tim spesialis PT. Cipta Mitrausaha Nusantara.