Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan lokapasar (marketplace) khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem itu mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini dipakai untuk mengelola belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala BGN Sudaryono menargetkan lokapasar tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026, dengan enam komoditas pada tahap awal.
Transparansi menjadi alasan utama. "Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya," ujar Sudaryono dalam keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram-nya, Sabtu (12/9/2026), dikutip detikHealth. Pemerintah ingin mengetahui secara jelas siapa pemasoknya, berapa harga barang, bagaimana transaksinya, hingga bagaimana aspek perpajakannya.
Enam komoditas, pemasok wajib terverifikasi
Pada tahap awal, enam komoditas yang masuk sistem adalah daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller, sehingga pemasok bahan baku MBG tidak bisa berasal dari sembarang pihak.
"Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," jelas Sudaryono.
BGN tengah menyusun mekanisme agar pengadaan sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Dapur MBG di suatu daerah diarahkan membeli komoditas dari wilayahnya sendiri. Sudaryono memberi contoh pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto: selama stok tersedia, telur diprioritaskan berasal dari Mojokerto.
"Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," tuturnya. Menurut dia, pola tersebut disusun agar dampak ekonomi program terlihat hingga tingkat daerah: "Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan."
DPR: UMKM jangan sekadar penonton
Rencana itu mendapat perhatian Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty menilai digitalisasi pengadaan harus sekaligus menjadi instrumen memperluas pasar bagi UMKM, koperasi, petani, peternak, dan pemasok lokal.
"Lokapasar MBG jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar. UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal harus menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton dalam rantai pasok MBG," tegas Evita dalam keterangan yang diterima, Selasa (15/9/2026), seperti dilaporkan ANTARA.
Evita mendukung penerapan sistem verified seller untuk menjamin transparansi, kualitas, dan akuntabilitas. Namun ia mengingatkan agar proses verifikasi tidak berubah menjadi hambatan administratif maupun digital bagi pelaku usaha kecil. BGN, katanya, perlu menyediakan pendampingan agar pemasok lokal yang memenuhi standar lebih mudah masuk ke dalam sistem.
Ia juga menyoroti kepastian pembayaran. "Jangan sampai UMKM sudah memasok barang tetapi harus menunggu lama untuk dibayar. Bagi UMKM, arus kas adalah urat nadi usaha. Karena itu sistem pembayaran harus transparan, cepat, dan memiliki batas waktu yang jelas," ujarnya.
Menurut Evita, keberhasilan lokapasar MBG tidak cukup diukur dari kecanggihan platform, melainkan dari seberapa banyak UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal yang berhasil masuk ke rantai pasok dan meningkatkan kapasitas usahanya.
Dasar hukum dan permintaan aturan teknis
Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menyebut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sudah memberikan dasar mengenai prioritas penggunaan komoditas dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga BUMDesa. Karena itu, ia meminta aturan turunan yang lebih teknis segera disiapkan sebelum lokapasar resmi dijalankan.
"Marketplace MBG harus menjadi instrumen yang benar-benar mendorong perputaran ekonomi daerah dan memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM lokal. Jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar," kata Andhika, Kamis (17/9/2026).
Ia menyoroti mekanisme verified seller melalui jejaring asosiasi. Verifikasi dinilai dapat memperkuat standardisasi mutu dan ketersediaan bahan, tetapi ia meminta ada jalur verifikasi alternatif dan pendampingan agar petani serta peternak kecil tetap bisa masuk sebagai pemasok. "Asosiasi tidak boleh menjadi klub eksklusif," ujarnya.
Andhika juga mendorong indikator dampak ekonomi daerah, antara lain penetapan kandungan lokal (local content) dan prioritas penyerapan komoditas dari wilayah terdekat selama ketersediaannya mencukupi. Pengawasan, menurutnya, tidak boleh terpusat di BGN: dinas pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM di daerah perlu diberi peran formal dalam verifikasi dan pemantauan, dengan dukungan dashboard multi-level.
Dari Komisi IX, Anggota DPR Achmad Ru'yat meminta BGN memastikan lokapasar membuka akses yang adil bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi di daerah. "Jangan sampai digitalisasi justru membuat pengadaan semakin terkonsentrasi pada pemasok tertentu," katanya, Rabu (16/9/2026). Ia menekankan MBG harus memberi manfaat ganda: memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Apa artinya bagi pelaku usaha kecil
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin masuk rantai pasok MBG, tiga hal ini menjadi pekerjaan rumah: (1) legalitas dan jejak transaksi yang rapi, karena perpajakan dan rekam jejak penyedia menjadi bagian dari desain sistem; (2) kesiapan kapasitas pasokan untuk komoditas bernilai besar seperti beras, telur, ayam, daging, dan minyak goreng; serta (3) kejelasan wadah verifikasi — asosiasi, koperasi, atau jalur alternatif yang masih menunggu aturan teknis. Perkembangan kebijakan sektor digital dan UMKM semacam ini kami rangkum di kanal CMNexus News.
---
Sumber
- detikHealth — "BGN Siapkan Marketplace Khusus Pengadaan Bahan Baku MBG" (Minggu, 13 September 2026) — https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8661160/bgn-siapkan-marketplace-khusus-pengadaan-bahan-baku-mbg
- ANTARA — "Lokapasar MBG didorong untuk perluas pasar UMKM dan pemasok lokal" (Selasa, 15 September 2026) — https://www.antaranews.com/berita/5741569/lokapasar-mbg-didorong-untuk-perluas-pasar-umkm-dan-pemasok-lokal
- SindoNews — "BGN Luncurkan Marketplace MBG, Evita: Jangan Biarkan UMKM dan Pemasok Lokal Jadi Penonton" (Selasa, 15 September 2026) — https://nasional.sindonews.com/read/1750037/12/bgn-luncurkan-marketplace-mbg-evita-jangan-biarkan-umkm-dan-pemasok-lokal-jadi-penonton-1789448983
- CNN Indonesia — "BGN Siapkan Marketplace untuk Bahan Baku MBG, Ini Alasannya" (Kamis, 17 September 2026) — https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260917152317-92-1405065/bgn-siapkan-marketplace-untuk-bahan-baku-mbg-ini-alasannya
- Rakyat Merdeka — "Komisi VII Sambut Positif Marketplace MBG, Jangan Biarkan UMKM dan Pemasok Lokal Jadi Penonton" (Kamis, 17 September 2026) — https://rm.id/baca-berita/parlemen/326459/komisi-vii-sambut-positif-marketplace-mbg-jangan-biarkan-umkm-dan-pemasok-lokal-jadi-penonton
- TODAYNEWS.ID — "Marketplace MBG Wajib Libatkan Petani dan UMKM Lokal" (Rabu, 16 September 2026) — https://todaynews.id/marketplace-mbg-wajib-libatkan-petani-dan-umkm-lokal/
Catatan: artikel ini menyusun ulang keterangan resmi BGN dan pernyataan anggota DPR RI dari pemberitaan di atas. Belum ada keterangan resmi tertulis mengenai Peraturan BGN/petunjuk teknis maupun mekanisme sanggah bagi pemasok yang belum lolos verifikasi.
The National Nutrition Agency (BGN) is preparing a dedicated marketplace for raw material procurement under the Free Nutritious Meal (MBG) Program. The system adopts the mechanism of the School Procurement Information System (SIPLah), which has long been used to manage School Operational Assistance (BOS) fund expenditures. Head of BGN Sudaryono targets the marketplace to begin operations in late September or early October 2026, starting with six commodities in the initial phase.
Transparency is the primary reason. "So that going forward we know transactions are clear, taxation is clear, and so forth," Sudaryono said in a statement shared via his Instagram account on Saturday (12/9/2026), as quoted by detikHealth. The government wants clear visibility into who the suppliers are, product prices, how transactions proceed, and tax-related aspects.
Six commodities, verified suppliers mandatory
In the initial phase, the six commodities entering the system are beef or buffalo meat, chicken meat, eggs, rice, cooking oil, and milk. BGN will also implement a verified seller mechanism, ensuring that MBG raw material suppliers cannot originate from arbitrary parties.
"Later, from the marketplace side, it will connect to associations. So purchases are made only from verified sellers. Now, who are the verified sellers? Well, they are those associations," Sudaryono explained.
BGN is currently preparing a mechanism to ensure procurement is conducted locally whenever possible. MBG central kitchens in a given region will be directed to purchase commodities from within their own area. Sudaryono cited egg procurement for an MBG kitchen in Mojokerto as an example: as long as stock is available, eggs must be prioritized from Mojokerto.
"There will be coverage boundaries; for example, in Mojokerto, egg purchases should stay within Mojokerto and not come from outside the regency. What if the commodity is unavailable within the regency? Only then may it cross borders," he said. According to him, this model is designed so that the economic impact of the program is felt down to the local level: "So this mechanism is what I am drafting. That way, the economic index becomes evident."
DPR: MSMEs must not remain mere spectators
The plan has drawn attention from Commission VII of the House of Representatives (DPR RI). Deputy Chairperson of Commission VII Evita Nursanty emphasized that procurement digitization must also serve as an instrument to expand market access for MSMEs, cooperatives, farmers, livestock breeders, and local suppliers.
"The MBG marketplace must not simply become a venue where large buyers meet large suppliers. MSMEs, cooperatives, local farmers, and livestock breeders must be the main players, not mere spectators in the MBG supply chain," Evita said in a statement received on Tuesday (15/9/2026), as reported by ANTARA.
Evita supported the implementation of the verified seller system to guarantee transparency, quality, and accountability. However, she cautioned that the verification process should not turn into an administrative or digital barrier for small business operators. BGN, she said, needs to provide assistance so that local suppliers meeting the standards can easily enter the system.
She also highlighted payment certainty. "MSMEs must not deliver goods only to face long waits for payment. For MSMEs, cash flow is the lifeline of their business. Therefore, the payment system must be transparent, swift, and governed by clear timelines," she stated.
According to Evita, the success of the MBG marketplace cannot be measured solely by the platform's sophistication, but rather by how many local MSMEs, cooperatives, farmers, and livestock breeders successfully enter the supply chain and expand their business capacity.
Legal basis and call for technical regulations
Commission VII DPR RI member Andhika Satya Wasistho noted that Presidential Regulation Number 115 of 2025 already establishes a foundation regarding priority for domestic commodities and the involvement of micro and small enterprises, cooperatives, Merah Putih Village/Ward Cooperatives, and Village-Owned Enterprises (BUMDesa). Therefore, he urged that technical derivative regulations be finalized promptly before the marketplace officially launches.
"The MBG marketplace must be an instrument that genuinely drives regional economic circulation and empowers local farmers, livestock breeders, cooperatives, and MSMEs. It must not become merely a meeting ground for big buyers and big suppliers," Andhika said on Thursday (17/9/2026).
He drew attention to the verified seller mechanism through association networks. While verification is recognized for strengthening quality standardization and supply availability, he requested alternative verification routes and mentorship so smallholder farmers and livestock breeders can still participate as suppliers. "Associations must not become an exclusive club," he remarked.
Andhika also advocated for regional economic impact indicators, including local content requirements and priority absorption of commodities from the nearest areas as long as supplies are adequate. Oversight, he argued, should not be centralized solely within BGN: regional government agencies for agriculture, livestock, cooperatives, and MSMEs should be assigned formal roles in verification and monitoring, supported by multi-level dashboards.
From Commission IX, DPR member Achmad Ru'yat called on BGN to ensure the marketplace opens fair access for regional farmers, livestock breeders, fishers, MSMEs, and cooperatives. "Digitization must not result in procurement becoming increasingly concentrated among select suppliers," he said on Wednesday (16/9/2026). He stressed that MBG must deliver dual benefits: fulfilling children's nutritional needs while stimulating the local economy.
What this means for small business operators
For micro and small business operators looking to enter the MBG supply chain, three critical priorities stand out: (1) legal compliance and tidy transaction records, as tax compliance and vendor track records are embedded in the platform's design; (2) supply capacity readiness for high-volume commodities such as rice, eggs, chicken, beef, and cooking oil; and (3) clarity on verification channels—whether through associations, cooperatives, or alternative routes still awaiting technical guidelines. We cover policy developments across digital and MSME sectors on the CMNexus News channel.
---
Sources
- detikHealth — "BGN Siapkan Marketplace Khusus Pengadaan Bahan Baku MBG" (Sunday, 13 September 2026) — https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8661160/bgn-siapkan-marketplace-khusus-pengadaan-bahan-baku-mbg
- ANTARA — "Lokapasar MBG didorong untuk perluas pasar UMKM dan pemasok lokal" (Tuesday, 15 September 2026) — https://www.antaranews.com/berita/5741569/lokapasar-mbg-didorong-untuk-perluas-pasar-umkm-dan-pemasok-lokal
- SindoNews — "BGN Luncurkan Marketplace MBG, Evita: Jangan Biarkan UMKM dan Pemasok Lokal Jadi Penonton" (Tuesday, 15 September 2026) — https://nasional.sindonews.com/read/1750037/12/bgn-luncurkan-marketplace-mbg-evita-jangan-biarkan-umkm-dan-pemasok-lokal-jadi-penonton-1789448983
- CNN Indonesia — "BGN Siapkan Marketplace untuk Bahan Baku MBG, Ini Alasannya" (Thursday, 17 September 2026) — https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260917152317-92-1405065/bgn-siapkan-marketplace-untuk-bahan-baku-mbg-ini-alasannya
- Rakyat Merdeka — "Komisi VII Sambut Positif Marketplace MBG, Jangan Biarkan UMKM dan Pemasok Lokal Jadi Penonton" (Thursday, 17 September 2026) — https://rm.id/baca-berita/parlemen/326459/komisi-vii-sambut-positif-marketplace-mbg-jangan-biarkan-umkm-dan-pemasok-lokal-jadi-penonton
- TODAYNEWS.ID — "Marketplace MBG Wajib Libatkan Petani dan UMKM Lokal" (Wednesday, 16 September 2026) — https://todaynews.id/marketplace-mbg-wajib-libatkan-petani-dan-umkm-lokal/
Note: this article synthesizes official statements from BGN and remarks by members of the House of Representatives (DPR RI) from the reports above. There has been no official written statement regarding BGN regulations/technical guidelines or appeal mechanisms for suppliers who have not passed verification.
