Marketplace Resmi Pungut PPh 22 Pedagang Online per 1 Oktober 2026

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pemungutan itu dijalankan oleh empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 24 September 2026: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia.

"Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa mekanisme ini tidak menciptakan pajak baru. DJP bersama para penyelenggara marketplace berupaya agar proses pemungutan dapat berjalan sederhana, tertib, dan memberikan kepastian bagi pedagang," kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam siaran pers DJP, 1 Oktober 2026.

Apa yang sebenarnya berubah

Yang berubah adalah mekanisme pelunasan, bukan jenis atau tarif pajaknya. Sebelumnya pedagang dalam negeri menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban PPh Pasal 22 mereka. Dalam skema baru, marketplace yang ditunjuk memungut pajak tersebut pada titik transaksi, lalu menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri dengan mekanisme PMSE.

Tarif dan dasar pengenaan

Marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet). Dasar pengenaan itu tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sebagai gambaran perhitungan: bila peredaran bruto tercatat pada dokumen tagihan sebesar Rp4.000.000, maka pungutan 0,5 persen setara Rp20.000. Angka ini ilustrasi aritmetika dari tarif resmi, bukan data transaksi tertentu.

PPh Pasal 22 yang sudah dipungut melalui marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu pencatatan yang rapi penting agar pungutan tidak terhitung dua kali.

Penjual kecil dengan omzet sampai Rp500 juta

DJP menegaskan ada kelonggaran bagi usaha kecil. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, penjual yang memenuhi syarat perlu memastikan surat pernyataan itu benar-benar tersampaikan melalui mekanisme yang disediakan masing-masing marketplace. Tanpa pernyataan tersebut, sistem platform dapat tetap memungut 0,5 persen dari transaksi yang tercatat.

Jadwal yang sempat bergeser

Perjalanan kebijakan ini tidak sekali jadi:

1 Juli 2026 — DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, dengan rencana pemungutan efektif 1 Agustus 2026.
5 Agustus 2026 — melalui Pengumuman PENG-46/PJ.09/2026, DJP menunda pemberlakuan PMK 37/2025 sampai 31 Oktober 2026, sehingga pemungutan dijadwalkan mulai 1 November 2026. Keputusan penunjukan marketplace dibatalkan dan akan diterbitkan ulang, sementara PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut wajib dikembalikan marketplace kepada pedagang dalam negeri. Alasan penundaan saat itu adalah menjaga daya beli masyarakat.
16–18 September 2026 — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan keempat platform sudah siap, proses sandboxing dan stabilisasi go live tuntas, dan implementasi akan aktif 1 Oktober 2026.
24 September 2026 — Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan marketplace pemungut PPh Pasal 22 diterbitkan.
1 Oktober 2026 — DJP menyatakan pemungutan mulai dilaksanakan.

DJP menegaskan penyesuaian waktu tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam PMK 37/2025.

Yang perlu disiapkan penjual

Samakan data pajak. Pastikan nama akun, NIK/NPWP, dan alamat korespondensi di setiap marketplace konsisten dan sesuai dokumen resmi.
Sampaikan surat pernyataan bila berhak. Penjual orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun perlu menyerahkan surat pernyataan lewat mekanisme masing-masing platform.
Pantau dokumen tagihan. Pungutan 0,5 persen muncul pada dokumen tagihan/riwayat transaksi, sehingga bisa direkonsiliasi setiap bulan.
Catat sebagai kredit pajak. Simpan bukti pungutan untuk dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pelunasan PPh Final di akhir tahun.
Hitung ulang arus kas. Pungutan mengurangi dana yang diterima penjual; komisi platform, biaya iklan, dan biaya administrasi tetap komponen terpisah yang tidak otomatis mengurangi dasar pengenaan.

Kenapa ini relevan bagi usaha kecil

Indonesia menempatkan perdagangan elektronik sebagai penopang utama ekonomi digital. Laporan e-Conomy SEA 2025 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai barang dagangan bruto (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025, dengan e-commerce sebagai kontributor terbesar sekitar 71 miliar dolar AS — angka yang dikutip kantor berita ANTARA.

Di sisi lain, pemungutan otomatis mengurangi beban administrasi, tetapi menuntut data usaha yang rapi sejak awal. Penjual yang membukukan transaksi secara digital — lewat sistem pencatatan sederhana, aplikasi kasir, atau pembukuan terpisah dari keuangan pribadi — lebih siap menghadapi mekanisme baru ini dan lebih mudah membuktikan haknya atas fasilitas omzet Rp500 juta.

Bagi pemilik usaha, pertanyaan praktisnya sederhana: apakah data pajak di akun marketplace sudah benar, apakah surat pernyataan sudah disampaikan, dan apakah setiap pungutan tercatat dengan baik. Tiga hal itu yang menentukan apakah kebijakan ini benar-benar menjadi kemudahan, bukan biaya tambahan yang tak terhitung.

Baca juga berita UMKM dan teknologi lainnya di https://cmnexus.com/news.

---

Sumber

Direktorat Jenderal Pajak — "Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026" (siaran pers, 1 Oktober 2026): https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemungutan-pph-pasal-22-melalui-marketplace-mulai-dilaksanakan-1-oktober-2026
Direktorat Jenderal Pajak — "Penundaan Waktu Pemberlakuan Ketentuan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace" (Pengumuman PENG-46/PJ.09/2026): https://www.pajak.go.id/en/node/120353
Merdeka.com — "DJP Mulai Pungut Pajak Pedagang Online 1 Oktober 2026, 4 Marketplace Ditunjuk" (1 Oktober 2026): https://www.merdeka.com/uang/read/8304213/djp-mulai-pungut-pajak-pedagang-online-1-oktober-2026-4-marketplace-ditunjuk
CNBC Indonesia — "Tanpa Drama Lagi, Marketplace Pungut Pajak Merchant 1 Oktober 2026" (16 September 2026): https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260916191332-37-768522/tanpa-drama-lagi-marketplace-pungut-pajak-merchant-1-oktober-2026
ANTARA News — "Dirjen Pajak sebut pemungutan PPh marketplace berlaku 1 November" (19 September 2026, konteks penundaan): https://www.antaranews.com/berita/5747879/dirjen-pajak-sebut-pemungutan-pph-marketplace-berlaku-1-november
ANTARA News — "Wamen UMKM: Digitalisasi harus tingkatkan produktivitas usaha" (data e-Conomy SEA 2025): https://sulteng.antaranews.com/berita/391959/wamen-umkm-digitalisasi-harus-tingkatkan-produktivitas-usaha

The collection of Article 22 Income Tax (PPh Pasal 22) on the earnings of domestic merchants through marketplaces officially took effect on October 1, 2026. The Directorate General of Taxes (DJP) stated that the collection is administered by four designated Trading Through Electronic Systems (PMSE) operators appointed under a Decree of the Director General of Taxes dated September 24, 2026: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, and PT Ecart Webportal Indonesia.

"What the public needs to understand is that this mechanism does not create a new tax. The DJP, alongside marketplace operators, is working to ensure that the collection process remains simple, orderly, and provides legal certainty for merchants," said Director General of Taxes Bimo Wijayanto in a DJP press release on October 1, 2026.

What is actually changing

What has changed is the settlement mechanism, not the tax type or its rate. Previously, domestic merchants calculated, deposited, and reported their own Article 22 Income Tax obligations. Under the new scheme, designated marketplaces withhold the tax at the transaction point, remit it to the state treasury, and report it through the Unified Periodic Income Tax Return (SPT Masa PPh Unifikasi).

The legal framework governing this policy is Minister of Finance Regulation (PMK) Number 37 of 2025 regarding the appointment of other parties as income tax collectors, alongside the procedures for collecting, depositing, and reporting on income received by domestic merchants through PMSE mechanisms.

Rates and the tax base

Designated marketplaces collect Article 22 Income Tax at a rate of 0.5 percent of gross turnover (revenue). The tax base excludes Value Added Tax (PPN) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM).

As an illustrative calculation: if gross turnover recorded on an invoice document stands at Rp4,000,000, the 0.5 percent withholding amounts to Rp20,000. This figure serves as an arithmetic illustration of the statutory rate, not data from a specific transaction.

Article 22 Income Tax withheld through marketplaces can be accounted for as a tax credit within the current tax year or treated as part of Final Income Tax settlement, in line with statutory regulations. Consequently, disciplined recordkeeping is essential to prevent withholding amounts from being counted twice.

Small sellers with turnover up to Rp500 million

The DJP emphasized that relief is available for small businesses. Individual taxpayers with an annual turnover of up to Rp500 million in a single tax year are exempt from Article 22 Income Tax withholding by marketplaces, provided they have submitted a statement letter in accordance with applicable regulations.

This means eligible sellers must ensure this statement letter is formally submitted via the mechanisms provided by each respective marketplace. Without such a declaration, platform systems may continue to withhold 0.5 percent from recorded transactions.

A shifting timeline

The rollout of this policy involved several adjustments:

July 1, 2026 — The DJP appointed four marketplaces as Article 22 Income Tax collectors, planning an effective implementation date of August 1, 2026.
August 5, 2026 — Through Announcement PENG-46/PJ.09/2026, the DJP postponed the enforcement of PMK 37/2025 until October 31, 2026, rescheduling tax collection to begin November 1, 2026. The marketplace appointment decree was revoked to be reissued later, while any Article 22 Income Tax already collected was required to be refunded by marketplaces to domestic merchants. The delay was aimed at safeguarding public purchasing power.
September 16–18, 2026 — Director General of Taxes Bimo Wijayanto stated that all four platforms were ready, sandboxing and go-live stabilization processes were complete, and implementation would become active on October 1, 2026.
September 24, 2026 — The Decree of the Director General of Taxes on the appointment of marketplaces as Article 22 Income Tax collectors was officially issued.
October 1, 2026 — The DJP announced that tax collection had commenced.

The DJP affirmed that these scheduling adjustments did not alter the core substance of PMK 37/2025.

What sellers need to prepare

Align tax data. Ensure the account name, NIK/NPWP, and correspondence address across each marketplace are consistent and match official identification documents.
Submit a statement letter if eligible. Individual sellers with annual turnover up to Rp500 million must submit a statement letter through each platform's designated channel.
Monitor invoice documents. The 0.5 percent deduction will appear on billing documents or transaction histories, allowing monthly reconciliation.
Record withholdings as tax credits. Retain withholding receipts to be credited or calculated toward Final Income Tax settlement at year-end.
Recalculate cash flow. Withholdings reduce net cash received by sellers; platform commissions, advertising fees, and administrative costs remain separate components that do not automatically reduce the taxable base.

Why this matters for small businesses

Indonesia positions electronic commerce as the primary pillar of its digital economy. The e-Conomy SEA 2025 report compiled by Google, Temasek, and Bain & Company estimated Indonesia's digital economy gross merchandise value (GMV) to reach 99 billion US dollars in 2025, with e-commerce serving as the largest contributor at approximately 71 billion US dollars — figures cited by the ANTARA news agency.

On the other hand, automated tax collection lowers administrative burdens, but demands disciplined business bookkeeping from the outset. Sellers who log transactions digitally — using basic recordkeeping systems, point-of-sale applications, or accounts segregated from personal finances — will be better equipped to navigate this new mechanism and prove their eligibility for the Rp500 million turnover threshold.

For business owners, the practical questions are straightforward: is the tax information on marketplace accounts accurate, has the statement letter been submitted, and is every deduction properly recorded. These three factors will determine whether the policy serves as a genuine convenience rather than an unaccounted-for operational expense.

Read more MSME and technology news at https://cmnexus.com/news.

---

Sources

Directorate General of Taxes — "Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026" (press release, October 1, 2026): https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemungutan-pph-pasal-22-melalui-marketplace-mulai-dilaksanakan-1-oktober-2026
Directorate General of Taxes — "Penundaan Waktu Pemberlakuan Ketentuan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace" (Announcement PENG-46/PJ.09/2026): https://www.pajak.go.id/en/node/120353
Merdeka.com — "DJP Mulai Pungut Pajak Pedagang Online 1 Oktober 2026, 4 Marketplace Ditunjuk" (October 1, 2026): https://www.merdeka.com/uang/read/8304213/djp-mulai-pungut-pajak-pedagang-online-1-oktober-2026-4-marketplace-ditunjuk
CNBC Indonesia — "Tanpa Drama Lagi, Marketplace Pungut Pajak Merchant 1 Oktober 2026" (September 16, 2026): https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260916191332-37-768522/tanpa-drama-lagi-marketplace-pungut-pajak-merchant-1-oktober-2026
ANTARA News — "Dirjen Pajak sebut pemungutan PPh marketplace berlaku 1 November" (September 19, 2026, context of postponement): https://www.antaranews.com/berita/5747879/dirjen-pajak-sebut-pemungutan-pph-marketplace-berlaku-1-november
ANTARA News — "Wamen UMKM: Digitalisasi harus tingkatkan produktivitas usaha" (e-Conomy SEA 2025 data): https://sulteng.antaranews.com/berita/391959/wamen-umkm-digitalisasi-harus-tingkatkan-produktivitas-usaha